Sebelumnya mungkin teman-teman bertanya tentang apa itu audit.
Mengutip dari Sarbanes Oxley Act of 2002 (hukum auditnya Amerika nih…)
The term ‘‘audit’’ means an examination of the financial statements of any issuer by an independent public accounting firm in accordance with the rules of the Board or the Commission (or, for the period preceding the adoption of applicable rules of the Board under section 103, in accordance with then-applicable generally accepted auditing and related standards for such purposes), for the purpose of expressing an opinion on such statements.
Sedangkan…
“The American Accounting Association defines auditing as a systematic process of objectively obtaining and evaluating the accounts or financial records of a governmental, business, or other entity based on established criteria.”
Kalau dari bukunya Pak Arens (text booknya sebagian besar mahasiswa STAN)…
Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about quantifiable information of an economic entity to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria.
Auditing should be done by a competent independent person.
Nah, sebagai calon-calon pekerja di sektor publik (pemerintah), kita lihat UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Pasal 1 nomor 1 UU ini menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ‘pemeriksaan’ adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
